The Fact About agus joko pramono That No One Is Suggesting
The Fact About agus joko pramono That No One Is Suggesting
Blog Article
For the duration of his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Govt’s implementation in the SDGs.
Akademisi meyakini bahwa Prabowo Subianto sangat paham dampak yang timbul, jika menambah jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahannya nanti.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
The subsequent content are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the main posting.
BPK’s election even further emphasizes Indonesia's contribution to the planet, specifically in international companies, it claimed.
Sistem pelayanan pengaduan on line berbasis Website pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Provided the lengthy-time horizon and wide arrive at of your IDI, I hope to learn the way SAIs can direct on their own to realize both harmonised aims and fulfill their unique Management roles to provide continuous oversight, insight and foresight in sustainably managing general public assets."
"Ya, kalau harapan baru sih ya, karena kami ingin seperti dulu harapan kami. Kalau iya Pak agus joko pramono Pram jadi gubernur ya semoga amanah kami bisa kembali lagi seperti dulu, menjalankan seperti kami bisa bertani seperti dulu mengais rezeki dari hasil tani," ujar Neneng.
Agus, Pemilik rumah di Makassa yang membangun garasi permanen mobil di jalanan umum mengungkapkan alasannya, menurut Agus alasan bangun garasi karena ia yang cor sendiri
“It is because the normal on the condition’s losses has to be true and definite by measuring the standardization method and assessing the right normal. Thus, we are unable to full Individuals that aren't but stipulated in the law or in almost any current regulations,” he remarked.
Currently, Indonesia is the sole region in record whose audit board retains two strategic positions in the UN.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Bahkan jika diperlukan mengundang lembaga independen seperti LBH. Tapi spiritnya menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah atau kemudian menggunakan kekuasaan untuk melakukan penekanan kepada yang lemah," jelas mantan Seskab itu.